Politik Lemah Syahwat

KEBHINEKAAN Indonesia benar-benar muncul di arena politik. Dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) boleh pusing. Betapa tidak, berita dari Departemen Kehakiman mengatakan, hingga akhir pekan lalu sudah tercatat 165 partai. Memang, jumlah itu termasuk 48 partai politik (parpol) kontestan Pemilu 1999, dan 100 partai lain yang gagal terjun ke pesta demokrasi dua tahun lalu. Jumlah itu tentu akan terus bertambah hingga 2004 nanti.

Bila jumlah peserta pemilu sampai ratusan, KPU bisa kelojotan. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU akan kerepotan melayani banyak kontestan yang, kalau mengaca pada situasi tahun 1999, selalu banyak maunya. Maka, jurus penangkal pun agaknya disiapkan untuk mencegah lubernya jumlah kontestan ini. Caranya, akan dipasang pagar aturan agar tak sembarang partai boleh masuk.

Pagar itu, seperti terekam dalam pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang Pemilu dan Parpol di KPU, Kamis pekan lalu, berupa sejumlah syarat. “Parpol harus mendepositokan Rp 150 juta pada setiap daerah,” kata Prof. Ramlan Surbakti, Wakil Ketua KPU. Jadi, untuk pengurus di 20 daerah (provinsi), misalnya, partai harus menyetor modal Rp 3 milyar.

Syarat itu, kata Ramlan, bisa diberlakukan bila pemilu memakai sistem proporsional. “Syarat ini perlu, agar parpol yang ingin menjadi peserta pemilu tak hanya coba-coba,” katanya. Selain soal duit jaminan itu, KPU juga mengusulkan beberapa syarat lain yang akan dibahas bersama Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, Senin pekan ini.

Di antaranya adalah syarat bahwa setiap parpol memiliki pengurus daerah setidaknya di dua pertiga provinsi di Indonesia. Kalau ada 30 provinsi, ya, harus ada kepengurusan daerah di 20 ibu kota provinsi. Di masing-masing daerah itu, parpol pun diwajibkan memiliki pengurus cabang di dua pertiga kabupaten atau kota madya, yang masing-masing setidaknya mengantongi 1.000 anggota. “Di setiap cabang, mereka juga harus punya pengurus lengkap,” tutur Ramlan. Maksudnya, tak cuma ketua dan sekretaris.

Bukan itu saja. Setiap cabang diminta memiliki kantor yang berkategori layak. “Jangan cuma gudang atau garasi,” kata Ramlan. Dia berjanji, KPU bakal memperketat pengawasan dan koordinasi lewat KPU tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. “Mereka ini yang akan melakukan verifikasi,” katanya.

Selain dipusingkan oleh jumlah peserta pemilu yang dikhawatirkan membludak, KPU yang cuma beranggota 11 orang juga pening membahas sistem pemilu mendatang. Bila sistem distrik, duit jaminan sebesar Rp 150 juta akan menjadi tanggungan calon anggota legislatif. Partai yang gagal mencapai minimum 2% dari jumlah pemilih, sesuai dengan aturan electoral threshold, tinggal memilih dua alternatif bubar atau beraliansi.

Belum lagi syarat-syarat itu dibahas lebih jauh, suara protes sudah bergulir. “Aturan itu membawa politik ke dunia kapitalis,” kata Tjahjadi Nugroho, Ketua Umum Partai Persatuan Bangsa Indonesia (PPBI), satu dari 17 partai yang baru berdiri. “Masak, hanya orang berduit yang boleh punya partai,” katanya lagi.

PPBI, yang didirikan Tjahjadi, baru bermodal nomor register dari Departemen Kehakiman, 24 Oktober lalu. Sulit menggalang dana. “Jaminan Rp 150 juta di tiap daerah tentu sangat memberatkan,” katanya.

Jangankan menyediakan Rp 150 juta pada setiap daerah, untuk keperluan dewan pimpinan pusat saja Tjahjadi kelabakan. Partai yang berdiri 10 Agustus lalu itu baru bisa menyewa satu ruang di Graha Buana, bangunan ruko di Jalan Saharjo, Jakarta Selatan. Letaknya pun terpencil di lantai II, paling ujung, dekat tangga. Luasnya 4 x 10 meter.

Di bawah kantor partai itu ada praktek pengobatan lemah syawat Tabib Aulia. “Kami berkantor di atas tempat praktek Tabib Aulia,” kata Tjahjadi sambil tertawa, ketika Gatra menelepon akan berkunjung ke kantornya.

Meski sudah diberi ancar-ancarnya, tidak mudah menemukan kantor partai ini. Tak ada bendera, logo, atau atribut partai berlambang merpati dalam lingkaran berselimut padi dan kapas itu. Yang ada, di atas pintu masuk, cuma plakat seng bertulisan Sekretariat Komite Persatuan dan Penyelamatan Reformasi, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di lahan politik. Di ruang kantor cuma ada satu unit komputer, dua meja, dan empat kursi.

Dalam daftar pengurus tak terdapat nama-nama mentereng, apalagi tokoh tingkat nasional. Toh, Tjahjadi optimistis, dalam waktu dekat beberapa mantan pejabat akan bergabung dengan partainya. Ia menyebut-nyebut nama Letnan Jenderal (purnawirawan) Harsudiono Hartas, Kepala Staf Sosial Politik ABRI 1989-1993, sebagai salah satu penggagas partai itu.

Yang baru terdaftar juga ada nama Partai Buruh Sosial Demokrat. Tapi, penggagasnya termasuk tokoh buruh yang sudah lama berkibar, Dr. Muchtar Pakpahan. Partai ini dideklarasikan 1 Mei lalu. “Soal buruh tak pernah disentuh politisi di DPR,” katanya memberi alasan membentuk partai baru.

Pada Pemilu 1999, Muchtar di belakang layar menukangi Partai Buruh Nasional. Tapi, nasib partai itu sama dengan partai buruh lainnya, keok. Suara yang diraih jauh di bawah bandrol. Meski begitu, Muchtar tetap optimistis bisa bersaing dalam pemilu mendatang, setidaknya dengan partai buruh lain. Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), kata Muchtar, mendukung sepenuhnya pembentukan partai itu.

Dalam hitungan Muchtar, bila anggota keluarga SBSI memilih partainya, setidaknya akan bisa meraih 15%. “Target itu rasanya tak berlebihan,” katanya. Cuma, Muchtar mengaku kesulitan menemukan kader yang piawai di pentas politik. Karena itu, ia membuka diri untuk datangnya kader baru. “Syaratnya, punya visi perjuangan buruh, dan bukan orang Orde Baru,” katanya.

Tak jelas, seberapa ketatnya syarat yang ditetapkan Muchtar. Dalam jajaran pengurus partai, ada nama Brigadir Jenderal (purnawirawan) Polisi Bibit S. Riyanto, Koordinator Staf Ahli Kapolri ketika dijabat Dibyo Widodo, 1998. Bibit kini menjabat ketua bidang hubungan internasional dan lobi politik.

Dengan alasan tidak puas dengan jalannya reformasi, lahir pula Partai Amanat Pejuang Reformasi Indonesia (PAPRI). Partai ini didaftarkan pada Departemen Kehakiman, Selasa pekan lalu. Penggagasnya sejumlah dosen, advokat, dan mahasiswa magister hukum. Cikal bakal partai ini adalah Lembaga Perlindungan HAM Independen.

Pada kongresnya yang diikuti utusan dari 99 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia, Agustus lalu, mereka sepakat melahirkan partai ini. Anggota Lembaga Perlindungan HAM itu sendiri mencapai 4.300-an, yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. Mereka mendeklarasikannya 17 Agustus lalu, dan Mudjadid Dulwathan ditunjuk sebagai pimpinan.

Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 47 tahun lalu, itu memang punya pengalaman berorganisasi. Ia pernah menjadi Ketua Pemuda Ka’bah Padang (1977-1987) dan berjuang untuk Partai Persatuan Pembangunan. Setelah itu, ia meloncat ke Golkar pada 1995. “Sekarang saya akan membesarkan PAPRI,” katanya, sambil menyebutkan sudah memiliki pengurus di 20 daerah. “Baru sebatas pengurus sementara,” kata pengusaha tekstil itu.

Menjamurnya partai baru itu dipandang miring oleh Afan Gaffar. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ini melihat partai itu hanya dijadikan ajang petualangan politik. “Mereka hanya berharap dapat dana dari pemerintah,” katanya kepada Sawariyanto dari Gatra. Memang, mereka umumnya miskin dukungan, tak punya jaringan, tak bermodal, tapi nekat -bak pria lemah syahwat tapi doyan kawin.

Dipo Handoko

BOKS:

MUCHTAR PAKPAHAN

Pria kelahiran Simalungun, Sumatera Utara, 48 tahun lalu, ini kenyang dengan perjuangan membela nasib buruh. Begitu ia terjun di kancah politik, jabatan Ketua Umum SBSI pun bakal ditanggalkan. Ia punya impian membangun partai buruh yang kuat seperti di negara Barat. Makanya, “Platform kami sama dengan standar partai buruh dunia,” katanya mantap.

TJAHJADI NUGROHO

Meski berbasis pekerja kemanusiaan di sejumlah balai latihan kerja, pria 56 tahun asal Semarang ini punya ambisi menghimpun para pemuda dalam partainya. Target Partai Persatuan Bangsa Indonesia tak muluk- muluk: jadi peserta Pemilu 2004. Bila tidak? “Ya bubar, kami gentle,” katanya sembari terkekeh.

Gatra

EDISI: 02/08

TANGGAL: 011201