Tur ke Galangan Jerman

TANPA banyak menebar berita, sejumlah anggota Komisi IV DPR melancong ke Jerman, 18-24 November lalu. Keberangkatan ke-13 anggota Sub-Komisi IV, yang membidangi perhubungan dan telekomunikasi itu, katanya sih, untuk studi banding ke Aker MTW Werft Gmbh, dok pembuat kapal. Ini berkaitan dengan rencana PT Pelni melakukan tender pengadaan 17 kapal.

Rombongan itu dipimpin Amri Husni Siregar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Ia disertai tiga kolega sefraksinya: Ali Hardi Kiaidemak, Chairul Anwar Lubis, dan Syahrial Agamas. Golkar menyertakan tiga anggotanya, Fraksi PDI Perjuangan cuma dua orang, dan masing-masing satu dari Fraksi TNI/Polri, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Daulat Umat, serta Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia.

Uniknya, tur ke Jerman itu digugat sesama anggota Komisi IV. Dalam rapat komisi, Rabu pekan lalu, sejumlah anggota yang tidak kebagian tiket mempersoalkannya. Soemaryoto, Ketua Komisi IV, tidak kuasa memberi penjelasan yang memuaskan.

Ia hanya mengatakan, pemilihan itu diserahkan sepenuhnya kepada ketua kelompok fraksi (poksi). “Masing-masing menentukan anggotanya yang akan berangkat,” katanya. Ternyata, Sofyan Mile, Ketua Poksi Golkar, mengaku tak tahu-menahu soal program tur ke Jerman itu. “Tak ada pemberitahuan,” kata Mile, yang juga Wakil Ketua Komisi IV.

Sebenarnya, pergi ke mana saja bagi anggota DPR boleh saja. Cuma, dalam kasus ini, prosedurnya gelap. Pimpinan DPR belum menerima pemberitahuan. Padahal, aturannya cukup jelas, sebagaimana termaktub pada Bab V Pasal 8 Kode Etik DPR: “Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik di dalam maupun luar negeri, harus sepengetahuan pimpinan DPR.”

Ketua DPR, Akbar Tandjung, belum mengetahui untuk apa kegiatan ke Jerman itu. Ia juga tak merasa memberikan persetujuan. “Kalau dari saya, tidak ada izin. Entah pimpinan yang lain,” katanya. Di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, tembusan surat izin ke Jerman juga tak jelas. Faisal Jamal, Wakil Ketua Setjen DPR, malah sama sekali tak tahu acara ke Jerman itu. “Wah, saya belum memeriksanya,” kata Faisal.

Bagi Soemaryoto, pemberitahuan ke Ketua DPR tak perlu dilakukan. Justru, katanya, undangan PT Holindo Asia Pratama, perwakilan Aker di Indonesia, itu ditujukan ke pimpinan DPR yang turun ke komisinya. Ia lalu menyerahkan sepenuhnya kepada ketua poksi. “Saya berasumsi, pimpinan DPR sudah tahu, karena suratnya saja ditujukan ke pimpinan,” katanya.

Toh, bisik-bisik di Komisi IV DPR mengatakan, undangan itu langsung jatuh ke Sub-Komisi IV Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi. Meski membantahnya, Soemaryoto tak tahu biaya ke Jerman itu berasal dari mana. “Aku tidak ngerti siapa yang membiayainya,” ujarnya.

Sedangkan menurut Amri Husni, semua pengeluaran ditanggung PT Holindo. Dari tiket pesawat pergi-pulang sebesar Rp 13 juta per kepala hingga akomodasinya. Kunjungan itu, kata Amri Husni, untuk mengetahui kemampuan galangan Aker di Jerman. Pada rapat komisi terdahulu disepakati untuk menolak monopoli pengadaan kapal Pelni oleh produsen kapal Jos L. Meyer.

Selama ini, Meyer, yang juga dari Jerman, seolah jadi pemasok tunggal kebutuhan Pelni. Maka, untuk pengadaan 17 armada kapal baru, Pelni bakal menggelar tender pada awal 2002. “Terserah mau dibilang traveling. Semangat kami mengurangi monopoli, kok,” kata Amri.

Tapi, tentu undangan Aker sebagai salah satu peserta tender mengundang tanda tanya. Kok, yang lain tidak? Di mata pengamat politik Denny J.A., kepergian anggota Komisi IV itu menyalahi wilayah kerja DPR. Mestinya, kegiatan studi banding cukup dilakukan PT Pelni, yang berkepentingan.

Jika diniatkan untuk investigasi peserta tender, seharusnya tak cuma Aker yang dikunjungi. Biaya yang ditanggung salah satu peserta tender pun, menurut Denny, merupakan penyimpangan. “Ini pelanggaran etik, belum melanggar hukum,” kata pembawa acara “Parliament Watch” di Metro TV itu kepada Divera Wicaksono dari Gatra.

Toh, kegiatan “melancong” Amri Husni cs itu seolah tertelan ingar-bingar berita tertangkapnya Tommy Soeharto dan kasus Buloggate II yang menyerimpung Akbar Tandjung. Maka, tak ada tiupan berita pansus untuk tur ke Jerman ini.

Dipo Handoko

Gatra

EDISI: 04/08

TANGGAL: 011215